Peran penting peraturan hukum laut dalam keamanan navigasi di Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan rawan terhadap berbagai tantangan keamanan, termasuk pencurian, penyelundupan, dan pelanggaran terhadap hak kedaulatan.

Menurut Kapten Laut (P) Suhartono, Direktur Navigasi dan Keselamatan Laut Kementerian Perhubungan, “Peraturan hukum laut adalah landasan utama dalam menjaga keamanan navigasi di perairan Indonesia. Tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, sulit bagi pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan nasional di laut.”

Peraturan hukum laut juga berperan penting dalam mengatur lalu lintas kapal-kapal di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Perhubungan, setiap tahun terjadi ribuan kecelakaan laut yang disebabkan oleh kelalaian dalam berlayar dan pelanggaran terhadap peraturan navigasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap peraturan hukum laut sangat diperlukan bagi setiap pelaut dan pengguna laut.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Kepentingan peraturan hukum laut dalam keamanan navigasi tidak hanya untuk melindungi kepentingan negara, tetapi juga untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda para pelaut. Dengan mematuhi peraturan yang ada, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan laut yang dapat merugikan banyak pihak.”

Dalam upaya meningkatkan keamanan navigasi di perairan Indonesia, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap peraturan hukum laut yang ada. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, pelaut, dan masyarakat maritim lainnya. Dengan demikian, diharapkan keamanan navigasi di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.