Tugas dan Kewenangan Bakamla dalam Mengawasi Perairan Indonesia


Tugas dan kewenangan Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Bakamla atau Badan Keamanan Laut adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut, Bakamla memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan bahwa Bakamla bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, pengawasan perairan Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak. Beliau juga menekankan pentingnya peran Bakamla dalam melindungi sumber daya laut Indonesia dari berbagai ancaman, seperti illegal fishing dan perdagangan manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, KKP, dan Bea Cukai. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Kerjasama antara TNI AL dan Bakamla sangat penting dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.”

Selain itu, Bakamla juga melakukan patroli rutin di perairan Indonesia untuk mencegah berbagai kejahatan di laut, seperti penyelundupan barang ilegal dan pencurian ikan. Dengan adanya patroli tersebut, diharapkan perairan Indonesia dapat tetap aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, tugas dan kewenangan Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia sangatlah vital bagi keamanan dan kedaulatan negara. Melalui kerjasama yang baik dengan berbagai instansi terkait, Bakamla terus berupaya untuk menjaga keamanan maritim Indonesia agar tetap stabil dan terkendali.