Kebijakan pengawasan kapal asing yang efektif sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, keberadaan kapal asing harus diawasi dengan ketat agar tidak melanggar batas-batas wilayah perairan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda Aan Kurnia, kebijakan pengawasan kapal asing harus dilakukan secara hati-hati dan efektif. “Kita harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam kebijakan pengawasan kapal asing adalah melibatkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Security Agency (IMSA), Retno Dwiningsih, yang menyebutkan bahwa “penggunaan teknologi canggih sangat diperlukan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal asing di perairan Indonesia.”

Tak hanya itu, kerjasama antar lembaga terkait seperti Bakamla, TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sangat penting dalam menjaga efektivitas kebijakan pengawasan kapal asing. “Kerjasama yang solid antar lembaga akan memudahkan koordinasi dalam mengawasi dan menindak kapal-kapal asing yang mencurigakan,” tambah Laksamana Muda Aan Kurnia.

Dalam mewujudkan kebijakan pengawasan kapal asing yang efektif, peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat pesisir diminta untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap kapal asing yang beroperasi di sekitar wilayah mereka. Dengan demikian, keberadaan kapal asing yang mencurigakan dapat segera dilaporkan kepada pihak berwajib.

Dengan mengimplementasikan kebijakan pengawasan kapal asing yang efektif, diharapkan kedaulatan negara kita dapat tetap terjaga. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia harus mampu melindungi wilayah perairannya dari potensi ancaman kapal-kapal asing yang tidak bertanggung jawab.