Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mencegah kejahatan laut di perairan Indonesia. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim negara.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda Aan Kurnia, wewenang Bakamla meliputi pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut. “Kami memiliki tugas untuk melindungi sumber daya alam laut, mengawasi perbatasan laut, dan menangani berbagai bentuk kejahatan laut seperti pencurian ikan, narkotika, dan penyelundupan manusia,” ujar Laksamana Muda Aan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam mencegah kejahatan laut di wilayah Indonesia.

Walaupun Bakamla memiliki wewenang yang luas, namun tanggung jawabnya juga besar. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, “Bakamla harus mampu bekerja secara profesional dan transparan dalam melaksanakan tugasnya. Mereka juga harus terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mereka untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah kejahatan laut.”

Dalam upaya mencegah kejahatan laut, Bakamla juga melakukan patroli laut menggunakan kapal patroli dan pesawat udara. Hal ini dilakukan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan dan mencegah terjadinya kejahatan laut di perairan Indonesia.

Dengan adanya Bakamla dan kerja sama antarinstansi terkait, diharapkan kejahatan laut di perairan Indonesia dapat diminimalisir. Namun, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan laut. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan maritim yang optimal di Indonesia.