Peran penegakan hukum perikanan dalam mencegah illegal fishing di Indonesia sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal merupakan masalah serius yang dapat merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian para nelayan yang sah.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Penegakan hukum perikanan menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan illegal fishing di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat, upaya pemberantasan illegal fishing akan sulit dilakukan.”

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, peran penegakan hukum perikanan diatur dengan jelas. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta kurangnya kerjasama antara instansi terkait.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI TNI I N. G. Putu Alit Kusumajaya, “Kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga terkait dalam penegakan hukum perikanan. Kita harus bersatu untuk melindungi sumber daya laut kita dari tindakan illegal fishing.”

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah illegal fishing. Dengan melaporkan kegiatan illegal fishing yang mereka temui, masyarakat turut berkontribusi dalam upaya penegakan hukum perikanan di Indonesia.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan illegal fishing dapat diminimalisir dan sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Peran penegakan hukum perikanan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.